Perda 11

Ngikutin berita soal Perda No. 11 Tahun 1988 yang direvisi? Sudah diloloskan di DPR dan tinggal disosialisasikan. Kalo gw sih sebagian besar setuju. Tapi keraguan gw juga besar. Apa iya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota ini bisa melaksanakan dengan baik dan benar sesuai yang dicita-citakan? Hmmmm....I’m not sure.... Soalnya kebayang perda tentang larangan merokok ditempat umum saja sampai sekarang masih gak jelas penertibannya. Kalo menurut kalian gimana?

 

Coba deh, bayangkan saja kalo kalian melakukan salah satu kesalahan seperti tersebut dibawah ini :

1. Pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang ditentukan (trotoar)
2. Setiap orang wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang disediakan.
3. Setiap penumpang wajib menunggu di halte atau pemberhentian yang ditetapkan 
   (pelanggaran atas 3 aturan di atas, dikenai denda Rp 100.000-Rp 20 juta, atau kurungan 10-60 hari)
4. Setiap pengemudi wajib menunggu, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang ditentukan 
   (pelanggaran didenda Rp 500.000 - Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
5. Setiap kendaraan bermotor dilarang memasuki jalur busway
   (pelanggaran didenda Rp 5juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180 hari).
6. Ketentuan 3 in 1, dan larangan penggunaan joki
   (pelanggaran didenda Rp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
7. Larangan menjadi joki 3 in 1
   (pelanggaran didenda Rp 100.000-Rp 20 juta, atau sanksi kurungan 10-60 hari).
8. Larangan menjadi penjaja seks atau memakai jasa penjaja seks komersial (pelanggaran didenda Rp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari)
9. Larangan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang untuk menjadi penjaja seks komersial
   (pelanggarannya dianggap sebagai tindak pidana kejahatan)
10. Larangan menyediakan bangunan sebagai tempat berbuat asusila
    (didenda Rp 5 juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180 hari)
11. Trus juga larangan mengamen, mengemis, mengelap mobil dan pedagang asongan di tempat umum, bisa kena denda. Dan yang memberi uang/imbalan juga kena. Disarankan untuk menyalurkan bantuan lewat yayasan atau badan resmi.

 

Naaaaah....gw sering berhenti bukan di halte dan menyeberang bukan di jembatan penyeberangan (meskipun sebenernya suka ngeri sendiri hehehe...). Kebayang kalo gw ketangkep terus kena hukuman seperti disebut diatas. Hadduuuuh...............

 

Tapi kalo soal pengemis dll itu gw setuju banget. Biar Jakarta lebih rapi. Trus kita juga lebih tepat manfaat (apaaaaa cobaa...) dalam beramal. Maksudnya tepat sasaran sehingga manfaatnya jelas. Soalnya gw masih kebayang keluarga pengemis di perempatan Pulomas-Kelapa Gading yang mengemis sekeluarga (bapak ibu dan anak-anaknya) tapi masih punya anting-anting emas nempel di telinga. Gak yakin kan kalo mau ngasih sedekah?